Pemerintah Harus Segera Atasi Disinformasi Vaksin Covid-19

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Foto : Oji/Man
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta. (Foto : Oji/Man)

MAKRO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengatasi disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang banyak beredar di masyarakat karena akan sangat terkait dengan efektivitas penanganan pandemi yang sedang dilakukan.

Sejak awal pandemi, ia menilai pemerintah terkesan kurang dalam berkomunikasi kepada masyarakat, bukan hanya soal kebijakan namun juga informasi terkait Covid-19.

“Akibatnya masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit di antaranya tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks. Termasuk terkait rencana vaksinasi Covid. Yang telah dilakukan pemerintah itu kalah gencar dengan opini anti-vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya,” kata Sukamta dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Kamis (7/1/2021).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menilai opini tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin, sehingga akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan.

Ia berharap pemerintah segera memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.

“Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penanganan Covid-19. Maksimalkan (peran) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkomunikasi dengan rakyat. Untuk itu saya juga meminta pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan semua kanal informasi seperti media elektronik, media cetak, dan media daring,” jelas legislator dapil DI Yogyakarta itu.

Sukamta menilai pemerintah perlu menambah frekuensi komunikasi, memperbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi dalam penanganan Covid-19.

“Gunakan semua ‘influencer’ dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal COVID-19 karena jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi,” tutupnya. 

Sumber : DPR.GO.ID

Next Post

Kemenaker Kembali Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi

Jum Jan 8 , 2021
MAKRO.ID, JAKARTA – Pelatihan berbasin kompetensi (PBK) kembali digelar oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2021. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing. Pelatihan rencananya akan dilaksanakan secara hybrid, yakni perpaduan antara luring (offline) dan secara daring (online). “Jadi di awal tahun 2021 ini, kami kembali […]
%d blogger menyukai ini: