Pemko Batam Lindungi Pegawai Non ASN

Pemko Batam menandatangani kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Batam Nagoya. Foto: Pemko Batam

MAKRO.ID, BATAM – Pemko Batam menandatangani kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Cabang Batam Nagoya.

Kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani oleh Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, kerjasama tersebut dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja non ASN yang ada di lingkungan Pemko Batam. Kata dia, ada 6.357 tenaga kerja non ASN di lingkungan Pemko Batam.

“Kami berharap para pegawai non ASN ini dapat berkerja dengan aman dan nyaman,” kata Amsakar, Selasa (12/10/2021).

Dijelaskan Amsakar, capaian pembangunan Kota Batam saat ini tidak dapat terlepas dari kontribusi pemikiran Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang dibantu oleh pegawai. Tak terkecuali pegawai non ASN di lingkungan Pemko Batam.

Karena itu sudah sewajarnya Pemko Batam juga memberikan perlindungan kepada para pegawai non ASN. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi bagi para pegawai.

“Terimakasih kepada BPJS Ketanagakerjaan yang turut membantu Pemko Batam,” katanya.

Kepala BPJamsostek Batam Nagoya, Sony Suharsono, sangat mengapresiasi peran aktif dan kepedulian Pemko Batam dalam memberikan perlindungan pegawai non ASN. Di mana telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD).

Ia menjelaskan setiap pegawai pemerintah non ASN wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan agar memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan serta tugasnya sehari hari.

Hal itu sesuai amanat UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

“Ditambah dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah di seluruh wilayah Indonesia,” kata Sony

Lebih lanjut ia menjelaskan ada dua program perlindungan yang diberikan kepada pegawai Non ASN tersebut, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Ke depannya Pemko Batam juga sudah merencanakan untuk menambah program jaminan bagi para peserta tersebut, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT).

“Kami berharap kerjasama ini juga dapat menggugah kesadaran seluruh pelaku usaha dan pemberi kerja lainnya di Kota Batam untuk mendaftarkan seluruh pegawainya ke dalam program BPJamsostek,” katanya.(***)

Next Post

Kepala BP Batam : Wujudkan Pelabuhan Batu Ampar Berdaya Saing Internasional

Rab Okt 13 , 2021
MAKRO.ID, Batam – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi meninjau progres kesiapan pembangunan Gerbang Masuk Terminal Batu Ampar yang terintegrasi dengan Auto Gate System, yang merupakan bagian dari Batam Logistic Ecosystem (BLE) pada Selasa (12/10/2021) pagi. Auto Gate System sendiri merupakan fasilitas pelabuhan yang menggunakan sistem otomasi sehingga pengguna jasa yang […]
%d blogger menyukai ini: