Jumat, 15 November 2019 | 00:32 WIB

BP Batam Perkenalkan OSS Versi 1.1

Industri 30 Oktober 2019 Taslimahudin 142



Para peserta sosialisasi OSS versi 1.1 berfoto bersama. OSS versi 1.1 diharapkan mampu memudahkan para pengusaha untuk memulai usahanya di Kota Batam. Foto: Dokumentasi BP Batam untuk MAKRO.ID

MAKRO.ID, BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mensosialisasikan aplikasi Online Single Submission (OSS) versi 1.1, Selasa (29/10/2019) di Grand Ballroom Pasific Palace Hotel Batam.

Kegiatan ini dihadiri lebih lebih dari dua ratus pelaku usaha di Batam sebagai pengguna langsung dari aplikasi OSS.

Dari rilis yang diterima MAKRO.ID, sosialisasi itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha dan investasi,

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan, peluncuran aplikasi OSS ini akan menjadi acuan langkah-langkah dalam merealisasikan investasi di Pulau Batam.

"Substansi kegiatan hari ini adalah sosialiasi perubahan OSS menjadi versi 1.1," kata dia.

Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah menjadi kesempatan BP Batam untuk mengomunikasikan kepada pelaku usaha, adanya perubahan kebijakan yang sedang diproses.

"Diharapkan akan memangkas perizinan yang menjadi kendala administrasi,” ujar Sudirman.

Menurutnya, indikator kinerja BP Batam bukan diukur dari seberapa besar pemasukan dari lahan. 

Melainkan seberapa besar investasi yang direalisasi sehingga bisa menumbuhkan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan menekan inflasi, sehingga ekonomi Batam bisa berkembang dengan baik.

“Kemarin saya sudah memanggil para direktur yang berada di bawah pengawasan saya, baik dari Lahan, Lalu Lintas Barang, PTSP, Infrastruktur, dan Pengamanan," paparnya.

Dari pertemuan itu lanjutnya, didapatkan kesepakatan bahwa diperlukan penyederhanaan perizinan.

"Karena bagaimana investasi bisa masuk, jika investor dijejali perizinan-perizinan yang kurang efektif?,” ujarnya lagi.

Ia menambahkan, untuk kepengurusan lahan, nantinya hanya akan menggunakan dua izin yang dikeluarkan BP Batam.

Yaitu penunjukan lokasi dan perjanjian pengalokasian lahan saja.

Ia juga meminta dukungan kepada seluruh pelaku usaha di kawasan industri Batam dan BKPM selaku rekan pengelolaan investasi, untuk bersama-sama membenahi regulasi perizinan.

Kasubdit Kerjasama Standardisasi Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Daerah, Dendy Apriandi, mengatakan, penyederhanaan dan percepatan perizinan memang telah menjadi fokus utama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

“Penyederhanaan itu akan memberikan target kepada kita berupa perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB), yang merupakan indeks yang dibuat oleh Bank Dunia,” kata Dendy.

Ia mengatakan, peringkat EoDB pada tahun 2020 yang baru saja dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia tetap berada pada peringkat 73 dengan skor mencapai 69,6 poin.

Di kawasan ASEAN, skor EoDB Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam, serta di atas Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

“Memang dalam tiga tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan sebanyak 33 peringkat, tapi tetap ada hal-hal yang harus kita kejar," jelasnya.

"Ibarat sudah berusaha berlari, tapi kompetitor sudah sprint. Sehingga kita terlihat seperti jalan di tempat, padahal sebenarnya kita bergerak maju,” kata Dendy lagi.(*/SIR)




Top