Jumat, 23 Agustus 2019 | 08:27 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi Mempermudah Izin Investasi

Finansial 26 Juni 2018 Taslimahudin 41


Jembatan Dompak

Jembatan Dompak


Makro.id– Paket kebijakan ekonomi dinilai dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berinvestasi dan memberikan efek yang cukup signifikan kepada investor.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar menyatakan saat ini pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke 16 berupa upaya percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah.

Hal itu kata Sanny ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. “Kebijakan itu bertujuan menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan yang terintegrasi atau online single submission (OSS),” kata Sanny, di Batam, Rabu (2/5/2018) saat kegiatan Business Forum di Nagoya Hotel.

Menurut Sanny ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan Perpres tersebut. Pada tahap pertama yaitu membentuk satuan tugas untuk pengawalan dan penyelesaian hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha.

Baca Juga : Triwulan Pertama Investasi Batam Capai US$220,1 Juta

Kedua penerapan perizinan checklist pada KEK, FTZ, kawasan industri dan kawasan pariwisata dan penerapan penggunaan data sharing.

Kemudian para tahap kedua mengenai reformasi peraturan perizinan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi atau online single submission.

“Paket kebijakan ekonomi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berinvestasi,” kata Sanny. Sehingga dapat memberikan efek yang cukup signifikan kepada investor saat akan berinvestasi di Indonesia dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

Ketentuan tersebut lanjut Sanny sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diawali dalam paket kebijakan ekonomi jilid pertama. Yaitu mendorong daya saing industri nasional dalam hal kemudahan perizinan untuk merasionalkan peraturan dengan menghilangkan duplikasi, melakukan keselarasan antar peraturan dan melakukan konsistensi peraturan.

“Serta simplifikasi seperti identitas pelaku, sedikit persyaratan, pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem online,” papar Sanny. Menurut Sanny kegiatan forum bisnis dilakukan di Kota Batam karena kota tersebut merupakan salah satu pilot project online single submission yang akan segera di launching oleh pemerintah pusat.

Baca Juga : 20 Mey 2018 OSS Resmi Beroperasi

Selain itu di Batam telah beroperasi Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai sarana pengimplementasian online single submission yang dapat menjadi percontohan bagi pemerintah di daerah lainnya.

Melihat pentingnya dari tujuan paket kebijakan ke 16 tersebut, pihaknya sebagai wakil dari dunia usaha baik Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi maupun sebagai HKI Indonesia, bekerjasama dengan BP Batam memprakarsai Business Forum dengan tema “Menuju Kemudahan Perizinan Di Kawasan Industri Melalui
Rencana Penerapan Online Single Submission“.

Baca Juga : Triwulan Pertama Investasi Batam Capai US$220,1 Juta

“Tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi dan pemahaman maupun implementasi kebijakan dilapangan,” tutur Sanny. Serta teknis pelaksanaan OSS baik bagi perusahaan-perusahaan industri maupun kawasan industri.

Menurut Sanny kemudahan-kemudahan perizinan sudah lama ditunggu para investor di dalam Kawasan Industri. Dengan harapan dapat meningkatkan daya saing serta daya tarik investasi. Sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif, efisien dan adanya jaminan kepastian hukum.

“Serta dapat meningkatkan daya saing agar industri nasional mampu memenangkan persaingan global yang sedang terjadi saat ini,” tutup Sanny.[red]




Top