Kamis, 17 Oktober 2019 | 21:07 WIB

Rudi Resmi Jabat Kepala BP Batam

Ragam 27 September 2019 Taslimahudin 143



Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menandatangi SK pengangkatan Kepala BP Batam

MAKRO.ID, JAKARTA - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam secara ex officio oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Rudi dibantu Wakil Kepala dan tiga Anggota BP Batam. Diantaranya Purwiyanto sebagai Wakil Kepala, Wahjoe  Triwidijo KoentjorocAnggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Sudirman Saad Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi dan Shahril Japarin Anggota Bidang Pengusahaan.

Selain itu, untuk memperkuat posisi BP Batam, Kepala Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Enoh Suharto Pranoto juga mendapat mandat sebagai pelaksana tugas Anggota Bidang Kebijakan Strategis.
 
“Kami selama beberapa waktu ini telah melakukan proses seleksi untuk mengisi jabatan Wakil Ketua dan para Anggota BP Batam dengan melihat kompetensi kandidat dari sisi integritas, kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan pengalaman kerja para kandidat,” kata Darmin, Jumat (27/9).
 
Ia menjelaskan bahwa Dewan Kawasan KPBPB Batam telah menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja BP Batam yang baru. Dari yang tadinya ada 5 menjadi 4 anggota, dan pembagian tugasnya akan menjadi lebih fokus. Hal ini juga sudah disetujui oleh Menpan RB.

Tak hanya itu, Dewan Kawasan KPBPB Batam juga telah menyetujui usulan 2 KEK yaitu KEK Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park.
 
Menko Darmin pun menuturkan, Batam memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai kawasan perekonomian. Kota ini juga mempunyai daya tarik investasi yang tinggi.
 
“Oleh karena itu, kami berharap kepada para pejabat yang baru dilantik untuk dapat mengelola aset-aset yang dimiliki tersebut secara baik dan profesional,” sambung Darmin. 
 
Para pejabat yang baru dilantik tersebut, lanjut Darmin, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal melalalui peningkatan investasi. Caranya adalah dengan mengurangi hambatan-hambatan investasi terutama yang terkait dengan aturan dan perizinan berinvestasi di Batam. Tentunya, dengan peningkatan tersebut diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Batam.
 
Sebagai informasi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam telah mengamanatkan restrukturisasi organisasi BP Batam.
 
Adapun substansi pokok dari PP Nomor 62 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 
1. Penambahan kegiatan di KPBPB Batam:
 
Menambah bidang kegiatan, yaitu: logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, sehingga kegiatan ekonomi BP Batam selengkapnya adalah: sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang lainnya.
 
2. Perencanaan Bersama Infrastruktur Publik dan Kepentingan Umum:
 
BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam merencanakan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum yang dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Batam.
 
3. Ex-officio Kepala BP Batam:
 
Kepala BP Batam dijabat ex-officio oleh Walikota Batam (syarat: tidak sedang menjalankan masa tahanan dan tidak berhalangan sementara), yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Kawasan Batam. Sementara itu masa jabatan ex-officio sesuai UU KPBPB dan UU Pemerintahan Daerah adalah mengikuti masa jabatan Wali Kota. 

Wakil Kepala BP Batam pun diamanatkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang bilamana ex-officio berhalangan tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, Ex-officio mempedomani penanganan benturan kepentingan.

IMR

Editor : Taslimahudin




Top